Otonomi khusus Binawidya merupakan salah satu bentuk otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah tersebut dalam mengatur urusan pemerintahan dan keuangan. Namun, dengan kekuasaan yang lebih besar, dibutuhkan pula pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Menurut Pakar Keuangan Publik, Prof. Dr. Bambang Suharno, “Meningkatkan akuntabilitas melalui pengawasan keuangan di otonomi khusus Binawidya sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan transparan.”
Salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di otonomi khusus Binawidya adalah dengan menjalankan mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga masyarakat sebagai pengawas eksternal.
Dalam konteks ini, DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di otonomi khusus Binawidya. Anggota DPRD perlu aktif mengawasi setiap kebijakan keuangan yang diambil oleh pemerintah daerah, serta melakukan audit terhadap laporan keuangan yang disampaikan.
Menurut Anggota DPRD Binawidya, Ibu Siti Nurjanah, “Pengawasan keuangan di otonomi khusus Binawidya merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.”
Selain melibatkan DPRD, Badan Pengawas Keuangan (BPK) juga memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di otonomi khusus Binawidya. BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, diharapkan pengelolaan keuangan di otonomi khusus Binawidya dapat berjalan dengan baik dan transparan. Masyarakat pun diharapkan dapat ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana publik agar tercipta tata kelola keuangan yang baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, upaya meningkatkan akuntabilitas melalui pengawasan keuangan di otonomi khusus Binawidya merupakan langkah yang sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Binawidya.