Bagi pemerintah Indonesia, mencegah penyimpangan anggaran binawidya merupakan hal yang sangat penting. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus mempergunakan strategi efektif untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran binawidya berjalan dengan baik.
Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas, “Strategi efektif dalam mencegah penyimpangan anggaran binawidya di Indonesia haruslah melibatkan semua pihak terkait, termasuk lembaga pengawas keuangan dan masyarakat sipil.” Hal ini sejalan dengan pendapat dari Agus Martowardojo, Mantan Menteri Keuangan, yang menyatakan bahwa “transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran binawidya merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan.”
Salah satu strategi efektif yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan anggaran binawidya. Hal ini dapat dilakukan oleh lembaga pengawas keuangan seperti BPK dan KPK, serta melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengawasan.
Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga dapat membantu dalam mencegah penyimpangan anggaran binawidya. Dengan adanya sistem informasi keuangan yang terintegrasi, proses pengelolaan anggaran dapat lebih transparan dan terkontrol.
Menurut Dadang M. Muljawan, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, “Penting bagi pemerintah untuk terus mengembangkan strategi efektif dalam mencegah penyimpangan anggaran binawidya, demi memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar bermanfaat bagi pembangunan di Indonesia.”
Dengan menerapkan strategi-strategi efektif tersebut, diharapkan penyimpangan anggaran binawidya di Indonesia dapat diminimalisir dan anggaran tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan yang berkelanjutan.